Difitnah dan turun dari jabatan

Oevang Oeray merupakan orang yang dekat dengan Soekarno/Soekarnois. Setelah insiden pembunuhan 6 jenderal di Jakarta, ia dituding sebagai tokoh politik yang terlibat PKI. Padahal menurut evaluasi Kementerian Luar Negeri, Oevaang Oeray bukanlah simpatisan PKI, melainkan anggota Partindo yang sering dideskribsikan sebagai kelompok sayap kiri.

Di masa itu selain anggota PPD yang dihabisi oleh Soekarno, banyak pula PNS Dayak yang diberhentikan dengan tuduhan terlibat PKI. Pada tanggal 12 Juli 1966 Mendagri, Basuki Rachmat memberhentikan dengan hormat Oevaang Oeray selaku Gubernur Kepala Daerah Kalbar dan menunjuk Letkol Soemadi BcHK sebagai gubernur baru. Oeray diberhentikan lebih cepat 2 bulan 10 hari sebelum habis masa jabatannya, karena keputusan pemberhentian dengan hormat dari presiden baru turun 22 September 1966, dengan Nomor 207 Tahun 1966.

Dasar hukum pemberhentian Oevaang Oeray ini adalah keputusan No.UP.12/2/43-912 tanggal 12 Juli 1966 memberhentikan dengan hormat J.C Oevang Oeray selaku Gubernur Kepala Daerah Kalbar dan menunjuk Letkol Soemadi BcHK sebagai gubernur baru. Guna mencari gubernur baru secara definitif, maka DPRD GR Kalbar dalam sidangnya pada tanggal 18 Juli 1966 menetapkan dua orang calon gubernur, masing- masing Kol.CHK Soemadi BCHK serta F.C Palaunsoeka.

Akhirnya Presiden RI mengangkat Kol CHK Soemadi BCHK sebagai Gubernur Kalbar Tingkat I melalui SK Presiden No 88 tanggal 1 Juli 1967. Pemberhentian Gubernur Oevang Oeray berdasarkan SK Presiden RI No 207 tanggal 22 September. Dengan demikian pemberhentian berdasarkan SK Mendagri Basuki Rahmat tersebut didahului SK Presiden. Pelantikan gubernur baru itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1967 pada Sidang Istimewa DPRD GR Kalbar dan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri, Mayjen TNI Soenandar Prijosudarmo.

Konfrontasi Indonesia - Malaysia

Pada 1964, Jenderal Supardjo, Panglima Komando Tempur IV Komando Mandala Siaga mengambil kontrol secara keseluruhan Kalimantan Barat sebagai komando angkatan tugas, tapi pada waktu Konfrontasi ini merupakan tahap akhir dan dia menjadi korban pergolakan politik pada Oktober 1965. Kemudian pada September 1965, tibalah surat kawat dari istrinya yang memintanya untuk pulang ke Jakarta. Sesungguhnya, Syam Kamaruzaman-lah yang menyuruh istri Supardjo mengirim surat kepadanya. Akibatnya, dia digantikan oleh A.J.Winoto. Dia ikut berpartisipasi dalam pemusnahan gerilyawan yang berada di sepanjang perbatasan Sarawak. Gubernur yang membantu Winoto saat Revolusi Brunei adalah Oeray. Dan Winoto juga sama-sama anggota Partindo dengan Oevaang Oeray.

Barulah, pada tahun 1965, perpolitikan Dayak di bawah Partindo mengalami kemunduran tahun 1965. Lalu atas inisiatif komando militer setempat, Partindo bergabung dengan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), partai yang didominasi orang-orang Melayu. Adanya fusi itu membuat orang Melayu terancam, karena orang-orang Dayak mulai menguasai struktur. Lalu tiba-tiba, pada tahun 1968 ada kebijakan bahwa orang-orang eks Partindo di IPKI harus dibubarkan. Tetapi permintaan itu ditolak oleh pengurus IPKI pusat. Sejak saat itu, hubungan antara Dayak dan Melayu menjadi retak.